Rakor Pengawasan Pemilu Dalam Rangka Tahapan Pemilu 2019 Di Aula Kecamatan Pundong

Kapolsek Pundong AKP Ngadi SH, MH beserta anggotanya Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018  pukul 09.30 wib menghadiri rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu dalam rangka tahapan pemilu 2019 bertempat diaula kantor Kecamatan Pundong yang diselenggarakan oleh Panwascam.

Kegiatan dihadiri oleh Pelda Sugeng Bataud Koramil Pundong, Suyamto Sekcam Kec. Pundong, Sarjono S. Ag ketua Panwascam Pundong, Daru Kisworo Lurah Desa Panjangrejo dan sekitar 30 orang tamu undangan.

Ketua Panwascam Sarjono dalam sambutanya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk melakukan koordinasi menjelang pemilu pada hari Rabu 19 April tahun 2019, kami komisioner mengajak koordinasi agar jalannya pemilu dapat berjalan dengan lancar diwilayah Kec. Pundong.

Sambutan Sekcam Pundong menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu hari Rabu Tanggal 19 April 2019 akan diselenggarakan serentak, saya harapkan agar nantinya tupuksi paswascam tidak tumpang tindih dan satu pandangan dalam hal pengawsan pemilu.

Bahwa tahapan pemilu sudah dimulai baik verifikasi parpol dan pemilihan PPK dan PPS pada bulan Maret akan dilantik.

Apa yang akan disampaikan oleh komisioner agar dapat di pedomi serta saya harapkan kerjasamanya dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu dapat meningkat. Agar pelanggaran pemilu dapat ditekan seminimal mungkin agar tidak terjadi gesekan di masyarakat.

Sambutan Kapolsek Pundong menyampaikan saya harapkan kerjasamanya dengan Panwascam pada pemilu tahun 2019, karena tindak pidana pemilu akan dilakukan oleh gakkumdu, jangan sampai ada kesan arogan dalam menangani permasalah pemilu oleh panwascam sebaiknya diselesaikan terlebih dulu ditingkat tripika apakah pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pidana atau pelanggaran adminitratif.

Sambutan Rustamto komisioner divisi pengawasan bahwa tugas kami adalah identifikasi permasalahan sehingga kerawanan yang timbul dapat diselesaikan. Tugas kami menjaga kemitraan dengan lembaga pemerintah pemantau pemilu agar jalannya pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar peraturan perundang - undangan.