HIPKI: Ketegasan pemerintah pada provokator jadi kunci ekonomi pulih

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Kristen Indonesia (HIPKI) David Herson menilai ketegasan pemerintah dalam menindak dan memproses hukum pada setiap provokator maupun pelaku kejahatan yang menunggangi aksi unjuk rasa damai, akan menjadi kunci dalam pemulihan aktivitas perekonomian.

"Penting bagi Aparat Penegak Hukum untuk menindak dan memproses secara hukum bagi setiap provokator maupun pelaku kejahatan yang menunggangi aksi demo damai yang berakhir dengan pembakaran dan penjarahan serta perusakan fasilitas umum yang sangat merugikan," kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

David mengatakan ketegasan pemerintah tersebut akan menciptakan kestabilan keamanan dalam negeri yang pada ujungnya akan menciptakan situasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kestabilan politik dan keamanan juga akan memastikan Indonesia tidak terpengaruh oleh permainan geopolitik.

Ia menilai situasi politik yang tidak stabil akan membuat banyak investor memilih bersikap defensif dengan melepaskan sahamnya, sehingga aktivitas jual semakin dominan di pasar. Kondisi tersebut juga akan membuat rupiah melemah terhadap dolar AS dan mata uang utama lainnya, yang akan berujung dengan hilangnya kepercayaan sementara terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pelemahan rupiah tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan dan impor, tetapi juga memperbesar tekanan inflasi yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kondisi pasar lokal juga sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik dan keamanan, dan jika tidak diantisipasi maka gangguan keamanan akan membuat perputaran ekonomi dan mampu membuat tidak hanya kestabilan ekonomi, melainkan kestabilan keamanan juga bergejolak.

David memahami bahwa menyampaikan pendapat di muka umum atau berunjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan negara harus menjamin hak tersebut bisa terlaksana.

Namun, Ia juga menekankan pemerintah harus tetap waspada dengan adanya penyusup yang berupaya menimbulkan kekacauan di tengah aksi damai tersebut.

"Setiap aspirasi harus didengarkan oleh pemerintah, namun pemerintah perlu hati-hati bahwa selalu ada penumpang gelap yang berupaya untuk membenturkan pemerintah dan masyarakat, bahkan masyarakat dengan masyarakat sipil itu sendiri," tuturnya.

Untuk diketahui, gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Aksi yang awalnya digelar untuk memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu belakangan justru berubah menjadi aksi anarkistis di sejumlah lokasi di Indonesia.

Demonstrasi memanas setelah pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan tewas akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Insiden ini kemudian memicu gelombang protes dari komunitas pengemudi ojek online (ojol), buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban aparat kepolisian.

Meski demikian situasi langsung mereda setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan secara langsung bertakziah ke rumah duka almarhum Affan Kurniawan di Jakarta, Jumat (29/8) malam, menemui keluarga korban dan memberikan mereka rumah, yang merupakan mimpi Affan untuk ibundanya, Herlina.

Presiden tiba di rumah duka, yang merupakan kontrakan seluas 3x11 meter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan langsung ucapan belasungkawa kepada keluarga, sekaligus mendengarkan keluhan-keluhan dan harapan mereka.