Bhabinkamtibmas Desa Sendangsari Aiptu Tetepana mewakili Kapolsek Pajangan AKP Suyanto menghadiri upacara hari Kebangkitan Nasional ke - 109 Tahun 2017 dengan tema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional" di halaman Kec. Pajangan Bantul, Senin (22/5/2017) jam 08.00 Wib.Sebagai Irup dalam upacara bendera ini Kapten. Inf Suyadi, Komendan Upacara Serka Sugiyono dan Perwira Upacara Pelda Kasimin.
Upacara diikuti oleh Camat Pajangan Yulius Suharta, S.Sos, M.Si, Sekcam Kec. Pajangan Bambang Yuliono, S.E., Kepala KUA Pajangan Drs. Dalyono Warsito, Kepala UPT PPD Agus Suharyanto S.Pd, Lurah Guwosari H. Muh. Suharto, Lurah Triwidadi Slamet Riyanto, Pamong, Guru, perwakilan Siswa SMA, SMK, SMP dan SD.
Dalam sambutannya Kapten Inf. Suyadi membacakan sambutan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara. Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memundar, namun justru semakin menunjukan urgensinya bagi kehifupan kebangsaan kita hari hari ini, ditandai dengan berdirinya. Budi utomo namun sampai sekarang. Tetap ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita bagi Indonesia.
Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40 persen di awal tahun 2017.
Kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.
Tema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional" yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor kelistrikan, misalnya, pembangunan ketenaga listrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini Bapak Presiden berkenan menjajal langsung jalan Trans-Papua yang sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 kilometer jalan raya Trans-Papua, 3.800 kilometer di antaranya telah dibuka.
Dalam bidang agraria, juga telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.
Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah
Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.
Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula. Perizinan di sektor listrik, misalnya, dari 923 hari menjadi 256 hari, perizinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari, perizinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari. Demikian juga perizinan pertanahan, dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas jadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital.
Kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya. Selamat Hari Kebanqkitan Nasional ke-109, pungkasnya.
Peringatan upacara hari kebangkitan nasional ke 109 di Kec. pajangan berakhir pukul 08.30 Wib berjalan lancar dan kondusip. Polsek Pajangan melaksanakan pengamanan kegiatan hingga selesai. (Sihumas Polsek Pajangan)
0 komentar:
Post a Comment