Hadir di antaranya Panewu Anom, Jawatan Projo, Lurah Tamantirto, Ketua dan anggota Bamuskal, Pendamping Kalurahan, Kasi/Kaur, Ketua Pokja, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua Gapoktan serta Babinsa.
Kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi simbol dukungan Polri dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Polri berkomitmen untuk memastikan terwujudnya pemerintahan kalurahan yang bersih dan profesional.
"Kami hadir di sini sebagai bentuk dukungan Polri dalam mengawal penggunaan anggaran desa agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Bripka Agus.
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional," imbuhnya.
Dalam musyawarah tersebut, berbagai masukan dan saran disampaikan oleh para peserta untuk memastikan perubahan APBDes 2025 sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
0 komentar:
Post a Comment