Personel Polsek Bantul Amankan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018

Personel Polsek Bantul mengamankan  Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018 di Lapangan Paseban Bantul. Rabu (25/4/2018).

Wakil Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih memimimpin jalannya upacara tersebut. Tema yang diambil dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII Tahun 2018 "Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis".

Dalam amanatnya Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Wakil Bupati Bantul mengatakan, Menapaki usia ke 22 tahun otonomi daerah dan menyongsong dirgahayu HUT Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote, tidak kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia.

Dengan rasa percaya diri, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi public sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebada rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasar atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya otonomi daerah taat pada prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hokum.

Mewujudkan Nawa Cita sama artinya dengan mewudukkan kesejahteraan rakyat disetiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hokum, dan partisipatif.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas peningkatan public dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. Namun, jika prinsip prinsip ini diabaikan, maka penyelengaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.