Kapolsek Sanden Menghadiri Workshop Anti Politik Uang

Kapolsek Sanden AKP Riwanta bersama Bhabinkamtibmas Desa Murtigading Aiptu Sabari menghadiri acara Workshop Membangun Desa Anti Politik Uang Dalam Pemilu 2019.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Relawan Anti Politik Uang Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul di Pendopo Balai desa Murtigading, Minggu (20/01/2019) mulai pukul 09.00 Wib.

Kegiatan ini bertujuan untuk membebaskan Desa Murtigading dari politik uang pada Pemilu 2019. Workshop dipandu oleh Fauzi Ahmad Nur menghadirkan narasumber Bambang Eka Cahyono Widodo, SIP., M.Si, Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga mantan anggota Bawaslu RI. Giat dihadiri Bawaslu Propinsi DIY Sri Rahayu Werdiningsih, Bawaslu Kabupaten Bantul Jumarno SH, Panwaslu Kecamatan Sanden, Ketua Tim Relawan Anti Politik Uang Desa Murtigading Asmadi, S.Pd, Kapolsek Sanden AKP Riwanta bersama perwakilan Forkompincam Sanden, Lurah dan Pamong Desa Murtigading, Bhabinkamtibmas Desa Murtigading Aiptu Sabari, Ketua BPD Desa Murtigading dan anggota, tokoh masyarakat dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Sanden.

Lurah Desa Murtigading Drs. Sutrisno sangat mendukung kegiatan workshop anti politik uang yang diselenggarakan oleh Relawan Anti Politik Uang di Desa Murtigading sehingga nantinya anak cucu kita dapat mewarisi budaya yang baik dan bukan budaya kolusi pada pelaksanaan pemilu maupun pemilihan pimpinan daerah lainnya. Sutrisno berharap agar seluruh warga Desa Murtigading untuk turut serta mendukung kegiatan ini sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi wilayah lain di Kabupaten Bantul.

Dosen Fisipol UMY, Bambang Eka Cahya W. SIP, M.Si dalam pemaparannya menyampaikan peranan masyarakat dalam membangun demokrasi Indonesia tanpa politik uang. Dijelaskan, permainan politik uang yang berkembang saat ini dikemas dalam berbagai bentuk antara lain pemberian hadiah/doorprize, pembagian kupon dan lain-lain.

Politik uang merupakan momok terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada yang dapat membuat bobrok generasi penerus bangsa karena Politik Uang adalah pelanggaran demokrasi yang luar biasa yang dapat mencederai proses demokrasi. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi pemilih yang berdaulat dan rasional. Pemilih yang nantinya akan menentukan nasib bangsa dan mempunyai otoritas tertinggi dalam proses demokrasi, jelasnya.

Sementara itu, Sri Rahayu Werdiningsih SH dari Bawaslu DIY mengatakan bahwa persoalan korupsi di Indonesia ini asal muasalnya adalah karena adanya politik uang. Politik uang harus diberantas karena menjadi musuh kita bersama. Lebih lanjut Sri Rahayu menambahkan, pemilu menjadi tanggung jawab oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang bersih, bermartabat, dan aman bagi kemajuan bangsa Indonesia. (Humas Polsek Sanden)