Materi sosialisasi tentang Fungsi DPRD dan Dana Desa disampaikan oleh Bapak Amir Syarifudin (DPRD Kabupaten Bantul), Fungsi Inspektorat dan Pengawasan Tata Kelola Dana Desa oleh Hermawan Setiaji, SIP, MH (Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul), Aspek Hukum Pungutan Liar oleh Ahmad Ali Fikri Pandela, SH, MH (Kejaksaan Negeri Bantul). Sementara sosialisasi diikuti oleh Lurah, Dukuh, Kepala Instansi Kec. Pajangan.
Dalam materinya, Ahmad Ali Fikri Pandela, SH, MH menyampaikan aset desa penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi dalam pelaporan pertanggungjawabannya harus jelas. Apabila ada keraguan dalam menggunakan aset ataupun dana desa dapat berkonsultasi dengan pihak Inspektorat maupun Kejaksaan.
Sementara Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Hermawan Setiaji, S.IP, MH dalam arahannya menjelaskan pemanfaatan tanah kas desa rawan menimbulkan permasalahan. Selain untuk pertanian, penggunaan tanah kas juga harus ada ijin dari Gubernur berdasarkan peraturan Gubernur No. 34 tahun 2017.
“Apabila perijinan tanah kas tidak sesuai prosedur akan dilakukan proses hukum selanjutnya. APBDES harus sesuai dengan rincian penggunaannya. Contohnya dana untuk membeli kendaraan roda 3 tapi dibelikan kendaraan roda 4 karena menurut kebutuhan yang dianggap perlu, itu tidak boleh,” ujarnya.
Sementara Amir Syarifudin yang menyampaikan materi tentang Fungsi DPRD dan Dana Desa dalam arahannya menjelaskan, Camat bertanggung jawab tentang pelaporan APBDES ke Komisi A. “Kami dari Komisi A tidak mau melihat adanya penyalahgunaan anggaran. Perda Bumdes agar dilaksanakan supaya desa mempunyai pendapatan sendiri. Untuk itu perangkat desa tidak boleh ikut terlibat dalam mengurusi uang Prona,” ujarnya.
Acara selesai jam 12.00 WIB , diharapkan dengan sosialisasi ini tidak terjadi praktek KKN dan anggaran benar-benar terserap sesuai peruntukannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sihumas Polsek Pajangan)
0 komentar:
Post a Comment