Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Kunjungi Polres Bantul

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengunjungi Polres Bantul untuk melihat dari dekat inovasi pelayanan publik yang ada di jajaran Polda DIY, khususnya pelayanan publik yang ada di Polres Bantul, Rabu (15/11/2017).

Kunjungan ini dalam rangka melihat secara langsung upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Polres Bantul.

Didampingi Kapolda DIY Brigjen Pol Drs Ahmad Dofiri MSi, Kapolres Bantul AKBP Imam kabut Sariadi SIK MM dan petugas dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Saut Situmorang melihat langsung proses pelayanan publik di Polres Bantul, khusunya pelayanan SIM dan SKCK. Bahkan Saut menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Saut juga menyempatkan diri menemui agen-agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) jajaran Polda DIY yang ikut menyambut kedatangannya. SPAK adalah gerakan yang diinisiasi KPK dengan melibatkan kaum perempuan dalam pemberantasan korupsi, termasuk anggota Polwan yang menjadi agen-agen SPAK. Keberadaan agen-agen SPAK diharapkan dapat menularkan nilai-nilai anti korupsi, termasuk di bidang pelayan publik.

Saut mengatakan, sangat mengapresiasi keberadaan agen-agen SPAK yang ada di tubuh Polri. Terlebih karena Polri merupakan pelayanan masyarakat yang paling banyak diharapkan, karena menyangkut kemanan, kenyamanan, ketertiban dan lain-lain.

“Di luar ekspektasi saya, ternyata inovasi tidak hanya sekedar agen SPAK menjaga dirinya dari tindakan korupsi, tetapi mereka juga mengkapitalisasi organisasi Polri secara keseluruhan, dan ini yang luar biasa saya pikir,” katanya.
   
Sementara itu, Kapolda DIY mengaku sangat senang dengan kunjungan salah satu pimpinan KPK tersebut di Polres Bantul. Dijelaskan, Polres Bantul merupakan salah satu Polres di Polda DIY yang menjadi pilot project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Mudah-mudahan ini bisa menyemangati untuk memacu transparasi dan akuntabilitas dalam hal pelayanan publik untuk dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Kapolda DIY juga menjelaskan bahwa Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan publik, telah terintegrasi dengan Command Center. Sehingga, seluruh pejabat dapat melakukan kontrol secara langsung terhadap proses pelayanan publik.

“Apabila petugas pelayanan diawasi secara langsung, mereka akan melakukan pelayanan dengan baik,” tandasnya. (Humas Polres Bantul)